guestbook

Bersama Kita Bisa, Berpisah Pun Kita Biasa

Bersama Kita Bisa, Berpisah Pun Kita Biasa

Jakarta (05/04), ---Mana lebih penting bagi presiden: membuat lagu atau menurunkan harga, menonton film atau menambal jalan? Kesulitan ekonomi adalah fakta sosial yang makin mengkhawatirkan. Fakta itu boleh saja dibantah oleh statistik resmi pemerintah. Tetapi, keluhan rakyat sehari-hari tidak dapat dibantah dengan metodologi apa pun.

Kelompok oposisi memang mengeksploitasi isu ini dan pemerintah terlihat kalap menghadapinya. Presiden agaknya lebih terfokus pada upaya menjaga keseimbangan politik dengan parlemen ketimbang bekerja untuk pemulihan ekonomi.

Publik memang mengetahui ada pembagian kerja antara presiden dan wakil presiden. Soal ekonomi menjadi urusan wapres. Tetapi, bukankah wapres juga adalah ketua umum sebuah partai politik? Dapatkah kebijakan ekonomi dikerjakan sepenuh-penuhnya secara teknokratis dan tidak ikut dikendalikan oleh kepentingan partai? Kendati koordinasi ekonomi secara formal ada di tangan Menko Perekonomian, kedudukan politik wapres tentu amatlah menentukan.

Dalam konstruksi semacam itu, tim ekonomi kabinet seperti terbelah dalam dua rasionalitas: politik dan ekonomi. Gejala ini sudah tampak pada berbagai kebijakan yang sebetulnya melanggar rasionalitas ekonomi, tetapi tetap harus ditempuh karena instruksi politik. Kita dapat membayangkan kesulitan psikologis para menteri di bidang ekonomi karena mengalami political schizophrenia semacam itu.

Konvensi parlementarian

Sinisme politik tertinggi dari situasi ini adalah: kabinet siapakah sesungguhnya yang ada sekarang ini? Di dalam latar konstelasi politik parlemen, jelas bahwa kendali politik lebih ditentukan oleh Wapres. Karena itu, ia tampak percaya diri. Sebaliknya, presiden terlihat masih terus sibuk dengan ”konsolidasi politik”-nya. Dan, untuk itu ia memerlukan ”politik pesona”. Padahal, sejak awal ia telah memperoleh legitimasi luar biasa dari sistem presidensial. Kekeliruannya adalah ia terlalu khawatir dengan basis dukungan Partai Demokrat yang memang kecil, dan karena itu ia terus bermanuver dalam tema ”konsolidasi politik”. Ia lupa bahwa konsekuensi dari sebuah pemilu langsung telah memberi dia dasar legitimasi yang amat kokoh.

Kekhawatiran itulah yang dimanfaatkan oleh parlemen untuk tampil overpowering sehingga kita sekarang berada dalam sistem pemerintahan presidensial, tapi dengan ”konvensi politik parlementarian”. Inilah konstruksi politik yang melatari semua kekacauan dan kerumitan hubungan politik antara presiden dan parlemen selama ini.

Puncak dari kekacauan ini adalah peluang politik parlemen untuk meneruskan hak interpelasi menjadi pintu masuk untuk pemakzulan. Kita tentu menginginkan suatu keteraturan politik dan berusaha melembagakan suksesi melalui Pemilu. Tetapi, politik adalah soal urgensi kepentingan. Itu berarti suatu spekulasi tentang impeachment tetap harus masuk dalam kalkulasi politik presiden. Apalagi situasi ekonomi yang buruk dapat dieksploitasi sebagai isu kegagalan kebijakan.

Kalkulasi semacam ini tentu memerlukan lagi ”konsolidasi politik” presiden, yang dalam realitas politik berarti negosiasi dan tukar tambah kekuasaan dengan partai-partai utama di parlemen. Gambaran tentang tukar-tambah politik ini akan segera kita lihat, misalnya, dalam rotasi kursi kabinet pascapemilihan Gubernur BI nanti. Transaksi politikkah yang akan diutamakan presiden atau kepentingan perbaikan ekonomi? Berkali-kali hak prerogatif presiden itu diingatkan oleh para analis, tetapi berkali-kali juga kita menyaksikan kekhawatiran presiden untuk mengambil keputusan otonom. Pola ”konvensi parlementarian” itu agaknya telah menjadi bayangan menakutkan bagi presiden.

Sebetulnya gejala overpowering parlemen itu punya aspek positif bila mutu etis parlemen cukup tinggi. Artinya, overpowering itu sungguh-sungguh menunjukkan niat etis para politisi untuk memajukan kualitas demokrasi melalui kontrol politik yang rasional dan institusional. Tetapi, sayangnya perangai politik parlemen juga belum bebas dari perilaku koruptif. Karena itu, overpowering itu lebih tampak sebagai peralatan transaksi bisnis. Faktor inilah yang justru mencemaskan kita, yaitu bila presiden terus bernegosiasi dalam transaksi yang lebih berbasis bisnis ketimbang etis. Tidak ada pelajaran politik bermutu yang perlu dilanjutkan dalam pola itu karena ia hanya memperlihatkan semacam pameran kecengengan di satu pihak dan kepongahan di pihak lain.

Defisit legitimasi

Akan tetapi, bagaimana mengoreksinya? Pemilu sudah dekat. Dan Presiden masih percaya pada pesona pribadinya. Survei- survei publik memang masih memperlihatkan ”keunggulan popularitas” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itulah satu-satunya dasar pesona politik pemerintah. Tetapi, opini publik bukan dasar legitimasi politik. Opini publik seperti yang ”terjaring” dalam survei sering sekadar jawaban kelas menengah yang bersifat ”harapan” terhadap perbaikan, dan bukan ”dukungan” terhadap pemerintahan.

Jawaban itu juga bisa dipengaruhi oleh situasi umum politik yang memang belum memunculkan ”figur pemimpin alternatif”. Dalam situasi kesulitan ekonomi sekarang ini, spekulasi tentang ”masa jabatan kedua” SBY pada 2009 menjadi skenario pesimistis. Ia akan terus dirongrong oleh politik parlemen yang ia akomodasi sejak awal. Pola itulah yang secara konstan membuat legitimasinya defisit.

Apakah arti analisis ini? Artinya, Presiden SBY sampai hari ini sebetulnya belum memerintah. Ia masih melakukan ”konsolidasi politik”. Sebaliknya, Wapres Jusuf Kalla sudah lama memerintah. Pemilu masih setahun lagi, tetapi kita sudah tahu isi kampanyenya: ”Bersama Kita Bisa, Berpisah Kita Biasa”.(Kompas 05/04/08)

Rocky Gerung Pengajar Filsafat FIB, UI

Tentang Partai PIB

LAMBANG PARTAI

ARTI LAMBANG PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU

• Lambang partai menggambarkan keseimbangan kehidupan kosmik manusia dan alam. Delapan anak panah keluar menandai kekuatan meraih dan mengatasi berbagai persoalan bangsa. Lambang padi dan kapas melambangkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

• Dalam kisah-kisah Bharatayuda dan Mahabharata, lambang dan logo partai diasosiasikan sebagai senjata Cakra Batara Wishnu, dewa kebaikan dan keadilan. Senjata tersebut dipakai memerangi kejahatan, kebathilan, dan kebohongan dan sekaligus mengembalikan keseimbangan tata kehidupan masyarakat yang harmonis. Warna merah senjata cakra melambangkan sifat berani.

• Maka sesuai dengan logo dan lambang, partai ini diberi nama Partai Perjuangan Indonesia Baru, berjuangan menegakkan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat dan demokrasi

VISI DAN MISI PARTAI PIB

Partai Perjuangan Indonesia Baru (Partai PIB) adalah Partai yang berjuang untuk mewujudkan Indonesia Baru, yaitu Indonesia yang berkeadilan, demokratis dan majemuk.

Berkeadilan, berarti: Negara harus menjamin:

1. Lapangan Kerja, agar masyarakat memiliki pendapatan untuk dapat hidup layak, sehat dan berpendidikan.
2. Perpajakan yang sehat, agar pembangunan dapat dilaksanakan merata dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
3. Pertumbuhan ekonomi yang menjamin kemakmuran dan cepat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. Pemberantasan Kemiskinan absolut dengan sesegera mungkin.

Demokratis, berarti:

1. Jaminan penuh bagi perlindungan dan pelaksanaan Hak-hak Asasi Manusia dalam suatu masyarakat majemuk.
2. Kesamaan kedudukan semua orang didepan hukum.
3.Partisipasi aktif masyarakat didalam pembuatan kebijakan negara.
4.Pengawasan yang terbuka oleh masyarakat terhadap pemerintah parlemen dan lembaga peradilan.

Majemuk, berarti:

1. Negara menjamin keragaman budaya dan ekspresi bebas setiap kebudayaan.
2. Negara menjamin kehidupan golongan minoritas dan tidak menjalankan diskriminasi dalam segala bentuk.
3.Negara menjaga kerukunan dan menjamin kebebasan beragama dan keyakinan hidup setiap orang.

Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional
Partai Perjuangan Indonesia baru
Masa Bakti 2007 - 2011

DEWAN PENASIHAT

• Idris Sutarji
• Sabam Siagian
• Drs. Wiryono Sastrohandoyo
• Fikri Jufri
• Dra. Sri Hindarjati Dahana, MLS
• Marusya Nainggolan, MA
  

KETUA UMUM : Dr. Nurmala Kartini Sjahrir

• Ketua Bidang Komunikasi dan Pers : Taufik Darusman
• Ketua Bidang Organisasi dan Verifikasi : Alex Messakh
• Ketua Bidang Hukum dan HAM, Kaderisasi (Penggalangan Massa dan Pemuda) : Othiel Mamahit, SH
• Ketua Bidang Ekonomi dan Kesejateraan Rakyat : Tenggono Chuandra Phoa, BA
• Ketua Bidang Hubungan Antar Partai dan Pengembangan Program Partai : Ir. Adhinusa
  

SEKRETARIS JENDERAL : Edi Danggur, SH.MM.MH

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL

• Drs. Fachzenil
• Amalia Malik

SEKRETARIS

• Irma Soekarno
• Ir. Alexandrina KB. Ratu
• Anita Sabirin, SH

BENDAHARA

• Erna Zain Mudahar
• Drs. Idayani Oerman, SH. MM

Apa yang harus dikerjakan?

Partai PIB sesungguhnya lahir dari keprihatinan ini. Partai PIB berkehendak keras untuk menghentikan segera kemerosotan ekonomi dan politik bangsa ini. Partai PIB ingin melihat bangsa ini maju berkejaran dengan bangsa-bangsa lain. Dan Partai PIB percaya bahwa langkah harus segera dibuat agar keterpurukan itu dapat ditahan, dan kemudian dibalikkan arahnya menjadi kemajuan. Politik yang Bersih. Yang utama adalah upaya keras untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik. Terutama citra buruk yang terus melekat pada DPR dan Partai-Partai harus segera diperbaiki. Selama ini kehidupan politik menjadi jauh dari kepercayaan rakyat karena perjuangan politik lebih memperlihatkan wajah uang dan kekuasaan, ketimbang etika dan tanggungjawab. Itulah sebabnya Partai PIB sejak awal mempelopori suatu etika politik sederhana, yaitu: "siapapun yang duduk di dalam jabatan-jabatan politik, entah sebagai mentri, anggota DPR, bupati, dan jabatan-jabatan negara yang rawan korupsi maka haruslah ia menjadi lebih miskin di akhir masa jabatannya". Ini adalah program anti korupsi yang sangat sederhana, tetapi sangat sulit ditegakkan. Namun Partai PIB akan memulai membuktikan itu, karena hanya dengan itu kita dapat memberantas korupsi yang sudah membudaya di bangsa kita sekian lamanya. Ekonomi dan Lapangan Kerja. Perbaikan ekonomi adalah kunci dari banyak persoalan kita sekarang ini. Membuka lapangan kerja untuk menyerap para pencari kerja adalah pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi itu haruslah menjadi langkah pertama yang harus segera dilakukan, karena memiliki pekerjaan bukan sekedar keperluan ekonomi, tetapi juga adalah untuk kebutuhan ekspresi diri setiap orang. Para penganggur bukan saja tidak memiliki penghasilan, tetapi juga kurang memiliki harga diri.

Partai PIB akan mengupayakan lapangan kerja bagi sebanyak mungkin orang, terutama di sektor usaha kecil dan menengah. Dalam hal usaha bisnis besar, kemampuan perusahaan untuk mengembangkan usahanya juga harus didukung dengan semangat persaingan yang jujur dan hasil usaha itu harus dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat melalui system perpajakan yang adil dan modern. Pendidikan sebagai Pegangan Hidup. Pendidikan adalah kebutuhan dasar setiap bangsa yang ingin maju cepat. Oleh karena itu Partai PIB akan berkonsentrasi untuk menciptakan system pendidikan yang mampu memberi bekal pengetahuan dasar melalui suatu kurikulum inti yang memungkinkan setiap orang dapat melanjutkan hidupnya didalam lingkungan apapun dia berada. Dengan pengetahuan dasar itu ia dapat mengembangkan dirinya sejauh-jauh yang ia inginkan. Pendidikan itu memang mahal, tetapi dapat diatasi dengan subsidi silang. Namun yang penting adalah kecukupan pendapatan setiap penduduk sehingga ia mampu membiayai pendidikannya ia sendiri. Itulah sebabnya masalah pendidikan harus direncanakan bersamaan dengan penyediaan lapangan kerja. Partai PIB sangat siap dengan konsep itu.

Kaum Perempuan yang Merdeka. Indonesia baru tidak mungkin terwujud tanpa kaum perempuan yang merdeka. Percuma kita berbicara tentang demokrasi bila separuh dari warga negara kita masih menjadi warga negara kelas dua hanya karena mereka perempuan. System hukum dan politik harus memungkinkan percepatan persamaan. Hak dan kepentingan perempuan. Jaminan terhadap kebutuhan dasar perempuan adalah hak yang harus diberikan negara. Kesamaan hak-hak ekonomi adalah awal yang baik untuk meningkatkan pendapatan kaum perempuan, sehingga ia dapat mandiri menentukan hidupnya. Partai PIB memahami persoalan ini dengan sungguh-sunguh dan akan sangat teguh memperjuangkan kepentingan kaum perempuan.

Kaum Muda dan Masa Depan. Semua usaha kita sekarang ini pada akhirnya adalah limpahan tanggungjawab yang akan diteruskan oleh kaum muda. Oleh karena itu perhatian khusus harus diberikan kepada mereka. Perkembangan dan kebebasan adalah milik kaum muda. Kita tidak boleh menjadikan mereka semata-mata obyek dari rencana-rencana kita. Maka sejak sekarang mereka harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik. Mereka akan sangat bertanggung jawab bila kita mempercayakan mereka mengembangkan bakat-bakat mereka. Mereka juga akan sangat mampu memelihara tanggungjawab itu bila sejak awal kita praktekkan dialog didalam komunikasi kita, dan bukan perintah dan pengarahan. Partai PIB ingin sekali melihat Indonesia baru ditangan kaum muda yang sehat, cerdas dan mandiri itu

Lingkungan Hidup yang Lestari. Kemakmuran dan pembangunan memerlukan dukungan sumber daya alam. Tetapi pemanfaatan sumber daya itu haruslah menghormati dan mengikuti hak- hak sang alam. Sangatlah berbahaya mengejar pertumbuhan ekonomi sambil mengabaikan keseimbangan ekologis. Bencana lingkungan haruslah kita pahami secara menyeluruh dalam rangka pengatuaran politik, beban ekonomi dan daya dukung ekosistem. Oleh karena itu, Partai PIB sangat menyadari bahwa pendidikan lingkungan hidup harus dimulai sejak dini. Begitu juga pengawasan masyarakat terhadap kebijakan politik pembangunan haruslah terus menerus diteriakkan. Hukum lingkungan haruslah menjadi payung bagi hukum pembangunan ekonomi. Bagi Partai PIB, lingkungan hidup adalah ibu pertiwi yang akan merawat kemanusiaan sepanjang zaman.